Amnesty International Sesalkan Indonesia Tolak Resolusi Perlindungan HAM PBB

Kabar Manca79 Views

Kabar Damai I Sabtu, 22 Mei 2021

Jakarta I kabardamai.id I Amnesty International menilai langkah Indonesia dalam sidang resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas genosida pada Kamis, 20 Mei 2021 sebagai sikap abai terhadap pelanggaran HAM berat.

Ketua Amnesty Internantional Indonesia Usman Hamid menyayangkan jika Indonesia telah memilih “TIDAK” dalam pemungutan suara yang digelar oleh PBB lewat sidang umum PBB terkait pelaksanaan Tanggung jawab Untuk Melindungi (Responsibility To Protect).

“Kejahatan yang tergolong amat serius di Palestina, Myanmar dan Suriah, terutama kejahatan terhadap kemanusiaan, padahal jenis kejahatan ini merupakan pelanggaran HAM yang berat dan melanggar hukum Indonesia, yaitu UU No. 26/2000,” ujarnya Usman dalam keterangannya Kamis, 20 Mei 2021.

Menurut Usman, pengambilan keputusan yang dilakukan Indonesia memperlihatkan rendahnya tingkat komitmen Indonesia dalam memajukan HAM di ranah internasional.

“Saat voting tersebut, Indonesia sejajar dengan 14 negara lain yang memiliki reputasi rendah di bidang hak asasi manusia,” sebutnya.

Indonesia diapresiasi, tambah Usman, karena memberikan perhatian atas situasi kemanusiaan secara internasional di beberapa negara terkait.

Menurutnya, hal tersebut justru berbalik ketika pemungutan suara dilakukan oleh PBB dalam sidang umum Responsibility To Protect.

“Sayangnya Indonesia tidak mau memberikan suara ‘YA’ untuk menghentikan pelanggaran HAM di Palestina, Myanmar dan Suriah melalui voting tersebut,” sesalnya.

Lanjut Usman, penolakan Indonesia juga mencerminkan ketidakseriusan dalam memperbaiki kondisi HAM secara domestik atau internal kenegaraannya.

“Indonesia terlihat separuh hati dalam memperbaiki keadaan hak asasi manusia di negeri sendiri, seperti yang kita saksikan di Papua dan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat,” tuturnya.

Dengan sikap tersebut, Usman menyebut komitmen Indonesia dalam melindungi HAM sangat rendah. Hal tersebut terlihat dari posisi Indonesia yang sama dengan negara-negara bermasalah terkait HAM seperti China dan Rusia.

“Saat voting tersebut, Indonesia sejajar dengan 14 negara lain yang memiliki reputasi rendah di bidang hak asasi manusia,” ucap Usman.

Kemenlu Klarifikasi

Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian Alphyanto, mengklarifikasi kabar Indonesia menolak resolusi perlindungan HAM PBB alias Responsibility to Protect (R2P) di tengah situasi Palestina – Israel yang pelik.

Disampaikan via press briefing, Febrian menyampaikan bahwa Indonesia memang menolak resolusi PBB, namun apa yang mereka tolak bukanlah substansi dari R2P itu sendiri. Ia berkata, apa yang ditolak Indonesia adalah pembahasan R2P dalam ruang atau event terpisah.

Febrian berkata, sudah terlalu sering pembahasan R2P dilakukan dalam kegiatan terpisah atau bahkan agenda tambahan. Hal itu, kata ia, sudah terjadi sejak konsep dasar R2P dibahas pada World Summit 2005. Oleh karenanya, menurut Febrian, sudah tidak perlu lagi ada resolusi untuk memisahkan agenda pembahasan R2P.

“Kesalahpahaman ini sepertinya timbul karena informasi yang tidak cukup banyak soal isu resolusi. Jadi, saya tegaskan, apa yang ditolak Indonesia bukan isu substantifnya, tetapi proseduralnya…Kami sudah mendukung R2P sejak 2005 hingga 2020. Perlindungan terhadap korban kejahatan kemanusiaan, genosida, itu sudah jelas,” ujar Febrian, Kamis, 20 Mei 2021, seperti dikutip dari Tempo.co.

Baca Juga: Bagaimana Peran dan Strategi Uni Eropa Menengahi Konflik di Timur Tengah?

Menurut data yang diterima Tempo, Indonesia masuk dalam 15 negara yang menolak resolusi pemisahan pembahasan R2P. Sebagai perbandingan, ada 115 negara yang mendukung dan 28 abstain. Karena kalah jumlah, maka pembahasan R2P akan lanjut dalam agenda terpisah yang sifatnya permanen.

Febrian menambahkan, apa yang perlu dipastikan dari R2P selanjutnya adalah bagaimana konsep itu akan dimatangkan dan diimplementasikan. Ia berkata, salah satu pilar dari R2P masih kerap menimbulkan perdebatan. Oleh karenanya, kata ia, R2P adalah isu delicate, tak bisa ditangani sembarangan.

Tiga Alasan Penolakan

Muhammad Taufan, delegasi RI di PBB mengutarakan tiga alasan mengapa Indonesia memilih TIDAK atau menolak resolusi PBB terkait pelaksanaan Tanggungjawab Untuk Melindungi (Responsibility To Protect) atas kejahatan HAM di Palestina, Myanmar dan Suriah.

Melansir Tempo (20/5), menurut Taufan, alasan pertama keputusan itu adalah Responsibility To Protect tidak membutuhkan sebuah agenda tahunan tetap. Kedua, setiap posisi atau gagasan untuk memperkaya diskusi dari konsep ini tidak boleh menggagalkan batasan yang telah ditetapkan dalam World Summit Outcome 2005.

Upaya semacam itu, hendaknya tidak melonggarkan, memperluas atau menciptakan ambang batas dari yang sudah ditentukan di bawah resolusi 60/1. Segala upaya untuk membahas Responsibility To Protect tidak seharusnya malah jadi mengubah konsep.

Selama bertahun-tahun, silang pendapat dan penerapan Responsibility To Protect yang kontroversial, telah membuktikan dibutuhkannya kehati-hatian yang besar dalam hal ini.

Alasan ketiga, Taufan berharap posisi Indonesia memilih menolak resolusi PBB terkait pelaksanaan Responsibility To Protect atas kejahatan HAM di Palestina, Myanmar dan Suriah, tidak disalah artikan sebagai sikap melawan Responsibility To Protect. Sebab pada 2005, Indonesia bergabung dengan konsensus yang mengadopsi konsep Responsibility To Protect seperti tertuang dalam resolusi 60/1.

Secara prinsip dan norma-norma yang digaris bawahi Responsibility To Protect bukan hal asing bagi Indonesia, juga tidak terbatas pada kelompok negara atau wilayah tertentu. Dalam kontek semacam itu, memperkuat kerangka pencegahan di tingkat nasional adalah hal terpenting.

“Seperti sudah dinyatakan Indonesia sebelumnya, dalam pandangan kami yang secara spesifik dalam kerangka pencegahan genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan kemanusiaan, maka apa yang disebut tiga pilar Responsibility To Protect cukup kuat untuk menahan setiap serangan,” kata Taufan dalam pernyataan. [ ]

 

Penulis: Ahmad Nurcholish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *