by

Aktivis Perempuan Papua dan Papua Barat Sampaikan Permasalahan di Papua

Kabar Damai I Rabu, 20 Oktober 2021

Jakarta I kabardamai.id I Aktivis Perempuan Papua dan Papua Barat menemui MPH-PGI di Grha Oikoumene, Jakarta, pada Senin, 18 Oktober 2021, guna menyampaikan aspirasi dan berbagai permasalahan di Tanah Papua.

Melansir laman PGI, pada kesempatan itu, Ketua Tim Aktivis Perempuan Papua dan Papua Barat Sofia Maipauw, menyampaikan keprihatinan atas apa yang terjadi di Bumi Cenderawasih ini.

Menurut Sofia, banyak Orang Asli Papua (OAP) yang tidak memperoleh hak dan kesejahteraan yang selama ini dijanjikan pemerintah, terutama kelompok perempuan dan anak. Dia berharap ada mekanisme agar keterwakilan perempuan dapat ditingkatkan di Tanah Papua, sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan perempuan dan anak di daerah ini.

Persoalan  lain diungkapkan Anike Sabumi, diantaranya terkait kemiskinan, kurangnya pendidikan, kekerasan, kematian ibu dan anak yang tinggi, serta terjadinya pelanggaran terhadap masyarakat adat.

“Belum lagi tidak adanya tenaga dokter spesialis, di masa pandemi mama di pasar sekarang tidak terima BLT, mininnya ketersediaan rumah layak huni, rekrutmen tenaga kerja tidak berpihak kepada OAP, dan pengungkapan pelanggaran HAM belum dilaksanakan pemerintah,” tambahnya, dikutip dari pgi.or.id (19/10).

Sebab itu, Anike berharap ada win win solution melalui dialog konstruktif antara Papua-Jakarta, sehingga terjadi proses pemulihan dan pengembalian hak dasar OAP.

“Sebagai perempuan yang melahirkan, kami menyampaikan hak kami. Dan berharap PGI dapat membantu menyampaikan dan mendorong pemerintah. PGI  bisa menyampaikannya baik nasional maupun internasional,” ujarnya.

Baca Juga: Makna Mendalam pada Tifa Obor Api PON Papua

Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacky Manuputty menyampaikan terimakasih atas update situasi Papua yang telah disampaikan oleh Aktivis Perempuan Papua dan Papua Barat. Menurutnya, PGI sangat intens mendiskusikan permasalahan yang terjadi di Papua.

“Tinggal yang perlu sekarang adalah aksi, bagaimana mendisain daya dorong agar dapat direspon. Kami sudah menyampaikan semua kepada presiden, termasuk bersama Ketua GKI Tanah Papua menyerahkan hasil KGM. Sikap PGI terhadap Papua juga sudah diserahkan ke pemerintah. Tapi memang ujungnya tidak tuntas. PGI selalu mengajak gereja untuk mendorong dialog,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Wasekum PGI Pdt. Krise Anki Gosal. Dia pun mengajak untuk tetap bergandeng tangan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Tanah Papua.

 

Curhat ke DPD soal Pendidikan-Pelanggaran HAM

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama Anggota DPD RI dari Papua Yorrys Raweyai menerima audiensi dari aktivis perempuan Papua dan Papua Barat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi dan berbagai permasalahan yang terjadi di Tanah Papua.

Melansir warta detik.com (16/10), dalam audiensi yang berlangsung pada Jumat (15/10), salah satu aktivis dari Papua Barat Sofia Mipauw mengaku prihatin atas apa yang terjadi di Tanah Papua.

Menurutnya banyak orang asli Papua (OAP) yang tidak memperoleh hak dan kesejahteraan yang selama ini dijanjikan pemerintah, terutama kelompok perempuan dan anak.

Sofia berharap terdapat mekanisme agar keterwakilan perempuan dapat ditingkatkan, sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan perempuan dan anak di Bumi Cenderawasih tersebut.

Lebih lanjutnya dia menjelaskan tidak sedikit perempuan yang menerima pelanggaran HAM berat dan sampai sekarang tidak terselesaikan kasusnya. Selain itu, banyak ‘anak rumput’ di Papua yang tidak mendapatkan hak ulayat, termasuk pendidikan. Akibatnya tingkat pendidikan di sana menjadi sangat rendah.

Beasiswa hanya diperuntukkan untuk anak pejabat dan yang punya orang tua. Banyak anak-anak yang lahir tanpa orang tua tidak memperoleh pendidikan. Seharusnya anak-anak asli Papua yang orang tuanya tidak mampu diprioritaskan memperoleh pendidikan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/10/2021).

Senada, Anike Sabumi memaparkan sampai saat ini tidak ada perhatian yang cukup bagi OAP, bahkan saat otonomi khusus (otsus) dijalankan. Menurutnya otsus selama ini tidak memperhatikan pemberdayaan, perlindungan, dan keberpihakan kepada OAP. Selain itu dia menyebut porsi keterwakilan untuk OAP juga sangat sedikit dan hampir tidak ada.

“Untuk keterwakilan perempuan, kasih ke orang asli Papua, jangan non Papua. Bagaimana bisa merawat Papua dalam ke-Indonesian. Negara wajib membina dan menghormati hak-hak orang asli Papua,” terangnya, dikutip dari detik.com (16/10).

Dia berharap negara segera memberikan solusi atas permasalahan di Tanah Papua melalui konsep win-win solution secara sah. Dia juga meminta pemerintah untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang sampai saat ini masih terjadi.

“Dan belajar dari kegagalan negara kemarin, hari ini, dan esok, maka mesti dilakukan dialog konstruktif Papua-Jakarta untuk mencari win-win solution atas segala permasalahan yang terjadi,” tuturnya.

Terkait hal tersebut Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan bahwa dirinya mendukung adanya peningkatan keterwakilan perempuan di Tanah Papua. Ia menjelaskan, mekanisme peraturan perundang-undangan dapat diubah demi mengakomodir aspirasi daerah, dalam hal ini aspirasi perempuan di Tanah Papua.

“Sampai hari ini yang tidak bisa diubah hanya kitab suci, yang lain apa yang bisa tidak dirubah. Sepanjang menyangkut aspirasi masyarakat, sepanjang menyangkut kepentingan masyarakat, ada konsensusnya melalui perubahan undang-undang,” terangnya. [pgi/detik]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed