by

Aktivis Muhammadiyah, NU, dan FRKP Garda Terdepan Penguatan Toleransi

Kabar Damai I Jumat, 21 Januari 2022

Jakarta I kabardamai.id I Aktivis Muhammadiyah dan NU harus berada di garda terdepan dalam penguatan toleransi dan pencegahan ekstremisme kekerasan dalam masyarakat. Karena itu, aktivis Muhammadiyah dan NU harus terus diberikan pelatihan advokasi terkait kebijakan untuk penguatan toleransi dan pencegahan ekstremisme kekerasan.

Demikian  kesimpulan dari penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Kapasitas Think Tank, dengan tema; “Advokasi Kebijakan Untuk Penguatan Toleransi Dan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan” yang digelar MAARIF Institute bekerjasama dengan P3M.

Dilansir dari laman Pusat Media Damai BNPT, kegiatan yang dilakukan melalui Webinar ini dilaksanakan selama dua hari pada 17-18 Januari 2022 dengan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya: Rumadi, Suyoto, Cahyo Nuryanto dan Rubby Khalifah. Acara ini dimoderatori oleh Hijroatul Maghfiroh.

“Pelatihan advokasi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemahaman di lingkungan aktivis Muhammadiyah dan NU,” kata Agus Muhammad dari P3M, dalam sambutannya dikutip dari laman muhammadiyah.or.id.

Ia mengatakan bahwa besarnya potensi konflik komunal, dilatarbelakangi banyak faktor, di antaranya sentimen primordial dan keagamaan, kesenjangan ekonomi, perbedaan pandangan politik, perlakuan tidak adil terhadap masyarakat, serta intoleransi dalam beragama.

“Ketahanan masyarakat dapat diwujudkan jika masyarakat telah menemu-kenali secara partisipatif kerentanan, ancaman, risiko, kapasitas dan potensi,” jelas Agus, seperti dikutip damailahindonesiaku.com (19/1).

Sementara itu, Rumadi mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus diketahui terkait radikalisme dan terorisme. Radikalisme lebih terkait dengan problem intern keagamaan, sedangkan terorisme adalah fenomena global yang memerlukan tindakan global juga. Namun radikalisme kadangkala bisa berubah menjadi terorisme, meskipun tidak semuanya seperti itu.

“Menguatnya fenomena radikalisme hari hari ini harus ditangani dengan melakukan strategi advokasi, baik itu dilakukan oleh negara, tokoh masyarakat atau para aktivis,” ujar Ketua Lakspesdam NU ini.

 

Tantangan Kerja-kerja Advokasi

Rubby Kholifah, melihat fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol dalam pemberitaan media massa. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam melakukan kerja-kerja advokasi di daerah untuk pencegahan dan kontra radikalisme dan ekstremisme terutama dalam memperkuat keterlibatan masyarakat sipil.

“Penanganan korban terorisme yang bersifat general, rehabilitasi dan reintegrasi fokus ke mantan napiter masih kurang berdasarkan pangaruh utama gender serta penanganan teroris perempuan di lapas dan gender equality dan women empowerment belum jadi pilar utama,” ungkap Ruby.

Baca Juga: Sekolah Humanitas sebagai Bekal Kader Muhammadiyah yang Toleran

Sementara Suyoto dan Cahyo Nuryanto, menambahkan bahwa kasus pelanggaran yang terjadi di daerah-daerah, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, serta mengambil kebijakan progresif untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang inklusif dan toleran. Bagaimana advokasi berbasis HAM dan demokrasi dilakukan untuk pencegahan perkembangan ajaran ekstremisme dengan kekerasan.

“Kita perlu aktif mendorong pemerintah segera merumuskan kebijakan dan program pada aspek pencegahan ekstremisme kekerasan dengan pendekatan yang tepat sasaran, sesuai kebutuhan untuk memperluas fungsi-fungsi mereka bagi pemajuan toleransi.” terang Suyoto.

Pelatihan ini diikuti oleh 50 peserta dari dua organisasi besar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah.

Dari lingkungan NU: GP Anshor Pusat, GP Anshor DKI, Fatayat, PMII, Korp PMII Putri, IPNU, IPPNU, Wahid Foundation, Inklusi, SAS Institute, Gusdurian, MMS, Lakpesdam, AIDA, Desantara, Rahimah, KUPI.

Sedangkan dari Muhammadiyah diwakili: Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, IPM, IMM, Rahma.ID., PSIPP, Setara Institute, MCCC, MDMC, JIB, DEEP, IB Times, NMCS, LSAF, PPIM, CRCS, ICRP.

FRKP Komitmen Wujudkan Toleransi

Sementara itu, jelang Hari Raya Imlek, Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP) mulai memasang berbagai pernak-pernik Imlek seperti lampion dan lain-lain. Ini tidak hanya dilakukan saat Imlek, pada hari raya agama-agama lain seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, FRKP juga melakukan hal yang sama sebagai perwujudkan toleransi dan harmonisasi kehidupan antar umat beragama.

Melansir Pusat Media Damai BNPT, hal ini sesuai dengan AD/ART organisasi yang dieralisasikan dengan visi misinya, yang berupaya meresapkan serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari pada pelayanan terhadap masyarakat.

Hal tersebut dibuktikan dengan aksi-aksi kemanusiaan yang dibuktikan tanpa banyak berbicara, namun aksi nyata tanpa memandang latar belakang arga yang dibantu.Tidak sekedar membantu dengan aksi nyata saja, FRKP juga selalu berusaha bersikap dan menunjukkan perilaku yang humanis dan toleran.

Ketua Umum FRKP Bruder Stephanus Paiman menegaskan organisasinya selalu menjunjung tinggi toleransi. Menurut Steph, FRKP tidak pernah bertanya kepada warga yang dilayaninya beragama apa, bersuku apa, berwarna kulit apa, bermata sipit atau tidak.

“Tetapi sepanjang yang mau ditolong itu manusia, maka FRKP dengan kemampuannya yang terbatas, akan selalu siap membantu. Siapa saja dan kemana saja, tanpa pamrih setitik pun,” papar Bruder Steph dikutip dari laman suarapemred.com.

Stephanus menjelaskan, demikian juga dalam Perayaan Hari Besar Keagamaan, baik bagi umat Muslim, Kristen (Katolik dan Protestan), Konghucu, Hindu dan Budha, FRKP berupaya untuk berpartisipasi dengan turut merayakannya, misalnya saja dengan memasang pernak-pernik sesuai tradisinya.

“Bahkan, kami juga menyediakan aneka hidangan ala kadarnya saat turut merayakan haru-hari besar keagamaan. Karena FRKP juga diisi relawan kemanusiaan lintas suku, etnis dan agama,” ujarnya.

Contohnya, lanjut Bruder Steph, saat Idul Fitri, Forum selalu memasang pernak-pernik ketupat. Pada Natal dan Tahun Baru menghadirkan suasana Pohon Natal dengan lampu kelap kelipnya dan ada pula Kandang Natal, serta Imlek dengan berbagai hiasan lampion.

“Berbicara tentang lampion di FRKP, ini murni sumbangan donatur dan dikerjakan oleh anggota forum yang dikoordinir oleh Bro Fadli Halim atau yang akrab dipanggil Bro Au,” ujar Bruder Steph.

“Ia adalah Warga Gg H Thaha, yang memang piawai untuk pengerjaan sesuatu yang terkait dengan pernak-pernik menyambut Perayaan Tahun Imlek,” lanjutnya.

 

Kebebasan bagi Warga Tionghoa

Bruder Steph berharap, semoga Perayaan Tahun Baru Imlek, khususnya di Kalbar dapat berjalan dengan baik, tanpa gangguan dari curah hujan dan air pasang.

“Sehingga perayaan tersebut dapat dirayakan penuh suka cita bagi mereka yang merayakannya,” katanya.

Tokoh Pejuang Kemanusiaan yang disegani oleh berbgaai kalangan ini menjelaskan, Imlek adalah suatu kebijakan dari Presiden Abdulrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan panggila Gus Dur, adalah memberikan kebebasan bagi warga Tionghoa untuk merayakan Imlek.

“Hal ini sebagai Perayaan Hari Besar Keagamaan bagi penganutnya. Untuk itu, toleransi itu indah, jika dihayati, dihidupi dan dilaksanakan dengan segenap rasa kemanusiaan. Semoga keberkahan mengalir pada semua manusia di tahun ini,” pungkasnya. [damailahindonesiaku.com]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed