by

Aktivis Afghanistan di SU PBB: Jangan Biarkan Taliban Bodohi Anda!

Kabar Damai I Kamis, 23 September 2021

New York I kabardamai.id I Seorang aktivis hak-hak wanita asal Afghanistan, Sonita Alizadeh, menyampaikan pesan khusus untuk para pemimpin dunia saat berbicara dalam forum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia mengingatkan agar para pemimpin dunia tidak mudah dibodohi oleh Taliban yang kini berkuasa di Afghanistan.

Melansir Reuters, Rabu, 22 September 2021, Alizadeh yang juga seorang rapper ini melarikan diri dari Afghanistan bersama keluarganya saat Taliban masih berkuasa dua dekade lalu. Pada saat itu, perempuan Afghanistan tidak bisa bekerja, harus mengenakan burqa dan anak perempuan tidak boleh bersekolah.

Berbicara dalam acara virtual di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (21/9) waktu setempat, Alizadeh mendesak para pemimpin dunia untuk membela hak-hak perempuan Afghanistan saat Taliban kembali berkuasa.

“Apa yang tersisa dari rakyat kita? Dan apa yang akan tersisa dari pencapaian selama 20 tahun? Jangan dibodohi oleh topeng yang ditunjukkan Taliban dalam berita-berita,” tandas Alizadeh.

“Kita tidak punya waktu,” imbuhnya.

Baca Juga: Dilarang Bekerja, Perempuan Afghanistan Menggugat Taliban

Dia mendorong komunitas internasional untuk tidak mengakui Taliban, menjamin hak-hak wanita dan anak, memastikan akses internet untuk rakyat Afghanistan, menyertakan lebih banyak warga Afghanistan dalam pembuatan keputusan dan memperbolehkan anak perempuan bersekolah.

“Sepertinya kita semua tahu apa yang harus dilakukan. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang akan mengambil tindakan hari ini?” ujar Alizadeh.

 

Tunjuk Dubes PBB, Minta Ikut Rapat Majelis Umum

Sementara itu, Pemerintahan Taliban meminta agar dapat mewakili Afghanistan dalam rapat bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Permintaan tersebut disampaikannya melalui surat yang ditujukan kepada kantor sekjen PBB.

Dilansir dari Anadolu Agency pada Rabu (22/9), Taliban telah menunjuk Duta Besar (Dubes) baru Afghanistan. Taliban menunjuk juru bicara Suhail Shaheen sebagai calon duta besar PBB.

Menurut sumber PBB yang dihubungi oleh Anadolu Agency, Antonio Guterres menerima komunikasi dengan kop surat “Imarah Islam Afghanistan, Kementerian Luar Negeri” tertanggal 20 September. Surat itu ditandatangani oleh Ameer Khan Muttaqi sebagai Menteri Luar Negeri dan meminta untuk berpartisipasi dalam sesi ke-76 Majelis Umum PBB dari 21 sampai 27 September.

Setelah negara mengirimkan nama calon duta besar mereka, calon tersebut disetujui oleh Komite Kredensial Majelis Umum PBB. Sementara itu, Duta Besar pemerintahan Afghanistan sebelumnya yang dilengserkan Taliban, Ghulam Isaczai juga meminta untuk bisa berpartisipasi dalam sesi majelis umum PBB.

 

Akan Atasi Masalah HAM Jika Diakui Negara Lain

Sebelumnya, Salah satu petinggi Taliban mengatakan akan mengatasi kekhawatiran tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Afghanistan jika komunitas internasional mengakui pemerintahannya.

“Selama kami tidak diakui, dan mereka membuat kritik (atas pelanggaran hak), kami kira itu pendekatan sepihak,” ujar Wakil Menteri Informasi dan Kebudayaan era Taliban, Zabihullah Mujahid, dilansir TOLO News, Senin (21/9).

Mujahid menambahkan, “Akan baik bagi mereka untuk memperlakukan kita secara bertanggung jawab dan mengakui pemerintahan saat ini sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab.”

Baca Juga:

Melansir CNN Indonesia, komentar Mujahid muncul usai Duta Besar dan Kepala Delegasi Uni Eropa di Afghanistan, Andreas Von Brandt mengatakan sangat prihatin dengan pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut.

Ia juga menyoroti pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak perempuan yang dilakukan Taliban.

“Substansi kritik saya tetap: hak asasi manusia berada di bawah ancaman di Afghanistan, khususnya hak atas pendidikan dan hak untuk bekerja,” kata Brand di akun Twitternya, Minggu (19/9).

Pemimpin Partai Persatuan Nasional, Hizb-e-Mutahid-Fikre Mardum Afghanistan, Saleem Paiger juga angkat suara. Ia mengatakan Taliban seharusnya tak menjadikan penyelidikan atas tuduhan pelanggaran HAM sebagai syarat untuk mendapat pengakuan dari negara lain.

“Taliban adalah warga Afghanistan, tetapi mereka seharusnya tidak menyandera masalah seperti itu sebagai syarat untuk diakui oleh dunia,” katanya.

Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afghanistan (AIHRC) mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya belum dapat memenuhi tugasnya sejak pemerintah Ashraf Ghani runtuh pada 15 Agustus lalu.

Kata AIHRC, pasukan Taliban telah menduduki kantor dan menggunakan peralatan yang ada di gedung tersebut.

AIHRC kemudian meminta Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk badan independen guna memantau pelanggaran HAM yang terjadi di Afghanistan. Mereka juga mendesak agar Taliban menghormati HAM.

“AIRC menyerukan kepada Taliban untuk menghormati kemerdekaan AIHRC dan stafnya, dan semua pembela HAM Afghanistan yang bekerja tanpa lelah melindungi perjuangan rakyat,” bunyi pernyataan itu. [detik/AA/CNN Indonesia]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed