by

Akademisi Dukung Ranperda: Upaya Toleransi Kehidupan Masyarakat di Pontianak

Kabar Damai | Jumat, 04 Maret 2022

Pontianak I Kabardamai.id I Diskusi forum secara hybrid (02/03) yang membahas mengenai “Urgensi Ranperda Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kota Pontianak” di Warung Dangau menghadirkan M.Fadhil, S.H.,M.H sebagai Akademisi IAIN Pontianak dan Ivan Wagner sebagai Akademisi Universitas Panca Bhakti (UPB) dan tergabung dalam Jaringan Pontianak Bhineka.

Setelah Fadhil membahas hakikat toleransi, fadhil membahas landasan kebijakan seperti Landasan Filosofis (filosofische grondslag), terdapat Pancasila sebagai epistemologi Pancasila merupakan Teo-antroposentris UUD 1945 (Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 29 ayat (2)), Bhineka tunggal ika secara ontologis merupakan khazanah yang lahir dari pandangan hidup kenusantaraan dan pembanguna berkelanjutan yang tertuang dalam dokumen SDGs, terutama dalam membangun tata kota yang inklusif sebagaimana goal 11.

“Pada dimensi filosofis, konflik sering terjadi antara cara pandang atau penfasiran mengenai kebenaran, analisis Centore mengenai relativisme absolut dan absolutisme relatif penting untuk menjawab fenomena tersebut. Selain itu, analisis Forst mengenai Ambivalensi Toleransi juga tepat untuk menilai konflik dalam realitas toleransi an sich” jelas Fadhil.

Landasan Sosiologis (sociologische grondslag), Pada dimensi sosiologis, konflik terjadi sebagai suatu fakta empiris dan bagian dari diskursus sejarah. Analisis Forst mengungkap ketegangan itu antara “rasionalisasi hegemonial Vs rasionalisasi moralitas”. Martin Buber dan Emanuel Levinas menekankan pendekatan dialog dalam mereduksi tensi ketegangan, Syahbudi menekankan pentingnya dialog dibangun dalam kerangka Pancasila. Landasan Yuridis (yuridische grondslag) membahas peratuuran-peraturan dalam UUD atau Peraturan pemerintah, dan sebagainya.

“Terdapat 3 phase dalam ranperda ini. Phase 1 Ranperda Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat sangat urgen bagi masyarakat sipil Kota Pontianak dengan penekanan pada restorative justice. Kemudian pada phase 2 Mengefektifkan peran FKUB dan partisipasi masyarakat sipil dalam dialog keberagaman serta deregulasi kebijakan yang diskriminatif dan pada phase 3 Proyeksi pengarusutamaan Kota Pontianak Ramah HAM yang inklusif serta berfokus pada pelayanan publik yang setara, adli, dan bermartabat. Saya mendukung penuh pengesahan ranperda penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat di Kota Pontianak.”tegas Fadhil.

Baca Juga: Forum Diskusi Urgensi Ranperda Jadi Perda; Wujudkan Pontianak Kota Bersama

Penyampain materi terakhir oleh Ivan sebagai akademisi UPB Pontianak sekaligus yang ikut tergabung dalam Jaringan Pontianak Bhineka. Ivan menyampaikan Konsideran Menimbang; Landasan Filosofis: bahwa pemerintah Kota Pontianak merupakan bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Sosiologis: bahwa Kota Pontianak memiliki keberagaman suku, ras, agama, golongan, dan sosial ekonomi yang menjadi keunikan dan modalitas budaya sosial sekaligus mempunyai potensi terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum; Landasan Yuridis: bahwa untuk mengurangi potensi terjadinya konflik sosial dan memaksimalkan keunikan dan modalitas budaya sosial di Kota Pontianak sebagaimana dimaksud huruf b, perlu upaya penyelenggaraan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

Ivan juga menyampaikan Konsideran Mengingat; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimatan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1958 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.

Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam ranperda terdapat 9 bab yang masing-masing membahas mulai dari yang umum seperti pengertian toleransi, kemduian membahas korban intoleran hingga penanganan korban yang menjadikan ranperda ini sebagai pedoman   tata cara hidup bermasyarakat yang toleran.

“Pada bab 9 itu penutup sebagai Penjelasan penetapan  pelaksanaan Ranperda. Kita harus bersama-sama membangun kota pontianak sebagai rumah bersama untuk melakukan pelestarian kebergaman di masyarakat” tutup Ivan.

Penulis: Feby Kartikasary, Sejuk Kalbar

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed