by

Aisha Wedding Rendahkan Perempuan

-Kabar Utama-113 views

Lusty Ro Manna: Aisha Wedding Rendahkan Perempuan

Ramai diperbincangkan kontroversi situs Aisha Wedding karena menjual layanan pernikahan pada usia anak. Layanan lain yang muncul dalam situs tersebut yang juga menuai kontroversi adalah poligami dan nikah siri.

Menurut Lusty Ro Manna Malau, aktivis perempuan dan pendiri Perempuan Hari Ini, narasi-narasi yang digunakan dalam situs tersebut dalam mempromosikan layanan pernikahan membuat perempuan tidak punya pilihannya sendiri atas tubuhnya dan merasa tubuh perempuan dikapitalisasi oleh wedding tersebut yang artinya secara psikologis telah merendahkan perempuan itu sendiri.

“Narasi-narasi seperti itu membuat seolah-olah perempuan tidak bisa menentukan pilihannya sendiri. Seolah-olah perempuan tidak punya opsi dan tubuhnya dikapitalisasi oleh bisnis wedding tersebut. Kalau bicara bisnis, kapitalisme bekerja. Kalau sistem kerja kapitalisme ini mencoba berbagai cara untuk melakukan apapun untuk bisnis mereka. Secara psikologis itu artinya merendahkan perempuan itu sendiri,” terang Lusty.

Lusty menambahkan bahwa tidak etis jika menggunakan narasi tubuh perempuan, dan menyalahkan perempuan karena tidak bisa menjaga diri, dan menggunakan narasi agama sesuka mereka. Karena bagi perempuan yang belum paham tentang kesadaran gender dan pemberdayaan perempuan mereka menjadi takut dan takluk dengan rayuan bisnis wedding organizer tersebut.

“Menurutku tidak etis banget mereka menggunakan narasi tubuh perempuan. Trus mereka juga menyalahkan perempuan yang tidak bisa menjaga diri dan sudah jelas juga mereka menggunakan narasi agama sesuka hati mereka. Bagi perempuan yang belum punya kesadaran gender, belum punya kesadaran tentang pemberdayaan perempuan, mereka jadi takut, dan takluk dengan rayuan dari bisnis wedding organizer itu. Harusnya diboikot aja yang seperti itu,” imbuh Lusty.

“Jangan Pacaran Langsung Nikah Aja” salah satu narasi yang muncul dalam spanduk yang dipromosikan oleh Aisha Wedding.

Sumber ilustrasi: nasional.kompas.com

Menanggapi narasi tersebut Lusty menyatakan bahwa baginya itu adalah sesuatu yang absurd dan menurutnya hanya untuk menghindari zinah dan menikah tanpa mengenal personal atau sifat dari laki-laki yang akan dinikahi tidak menjamin bahwa rumah tangga mereka akan harmonis.

“Misalnya, pacaran itu bisa zinah. Justru kita juga tidak bisa menjamin ketika kita misalnya, perempuan menemukan, katakanlah mereka sebut imam. ‘Imam’ dalam tanda kutip yang mereka (Aisha Wedding) maksudkan dalam usaha mereka tersebut buatku sesuatu yang absurd. Contoh teman-temanku sendiri, mereka menjalani taaruf, tidak kenal personalnya, kita tidak tahu bagaimana sifat laki-laki itu dan kemudian mereka cerai. Jadi langsung menikah tanpa pacaran itu tidak menjamin kalau misalnya rumah tangga mereka akan harmonis, atau menjalani hubungan yang mengatasnamakan agama,” tandas Lusty.

 

Pelanggaran Undang-undang dan Hak Anak

Terkait kasus ini Ketua Umum Yayasan ICRP pun angkat bicara dan mengatakan bahwa wedding organizer tersebut sepenuhnya telah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 39 tentang HAM, pelanggaran terhadap UU Perkawinan, dan pelanggaran terhadap hak-hak anak.

“Bahwa wedding organizer tersebut melalui iklan tentang layanan pernikahan yang mereka promosikan telah melakukan sebuah kejahatan yang melanggar hukum. Telah melanggar UU No.39, tahun 1999 tentang  tentang Hak Asasi Manusia, melanggar UU perkawinan, dan melanggar hak-hak anak. Apa yang dilakukan oleh wedding organizer tersebut sepenuhnya melanggar hukum,” ungkap Musdah Mulia, penulis buku Muslimah Reformis ini.

Menurut Musdah, iklan yang dilakukan oleh Aisha Wedding tersebut seperti mengkampanyekan perkawinan anak dan poligami secara terbuka dan meluas. Hal ini bertentangan dengan nilai moral agama, hukum-hukum yang berlaku, dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia yang juga dalam rangka mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Kampanye perkawinan anak dan poligami yang dilakukan secara terbuka dan meluas oleh wedding organizer tersebut, bertentangan dengan moral agama, hukum-hukum yang berlaku, dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs),” kata Musdah.

Dalam pernyataan Musdah juga meminta supaya pihak-pihak berwenang memberi sanksi terhadap wedding organizer tersebut. [ ]

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed