by

Agama Bahai, Keteladanan Menag Yaqut, dan Perlindungan Konstitusi

-Kabar Utama-211 views

Kabar Damai | Minggu, 1 Agustus 2021

Yogyakarta | kabardamai.id | Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Al Makin mengapresiasi Menteri Agama yang memberikan ucapan selamat kepada umat beragama Baha’i. Menurutnya, Menag telah mengajarkan sikap reaching, menyapa yang berbeda, khususnya yang selama ini terpinggirkan.

“Apa yang dilakukan oleh Menteri Agama kepada komunitas Baha’i, merupakan tindakan reaching out, mencoba memperkenalkan minoritas kepada publik, dan itu merupakan tindakan rendah hati sekaligus keteladanan yang baik dari Pejabat Negara, yang berusaha mengayomi agama, dan semua warga negara tanpa terkecuali,” ujar Al Makin saat berbicara pada diskusi panel, di Yogyakarta, Jumat, 30 Juli 2021.

Melansir laman Kementerian Agama, diskusi ini mengangkat tema tentang ”Konstitusi, Minoritas dan Agama serta Peran Negara: Tinjauan Sosiologi, Hukum dan Politik”. Selain Al Makin, hadir sebagai narasumber:  Masmin Afif (Kepala Kanwil Kemenag DIY), Purwo Santoso (Rektor Universitas NU Yogyakarta), Achmad Munjid, (Dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta) dan Hakimul Ikhwan, (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Yogyakarta).

Baca Juga: Ketua YLBHI: Istilah Agama Resmi Tidak Sesuai dengan Semangat Reformasi

Acara ini diikuti jajaran Kanwil Kemenag DI Yogyakarta, serta masyarakat umum melalui kanal Zoom Kanwil DIY.

Menurut Al Makin, reaching out menjadi salah satu prasyarat dalam berdialog agar benar-benar memiliki nilai manfaat yang besar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain reaching out, dialog juga harus dilandasi sikap membuka diri untuk mendidik umat.

“Dialog sejatinya adalah untuk mengerti atau memahami umat lain. Apa yang dilakukan oleh Menteri Agama terhadap komunitas Baha’i harus kita lihat dalam konteks tersebut; dan ini sangat baik. Harus kita apresiasi dan dukung penuh,” ujarnya, dikutip dari kemenag.go.id.

“Kita harus terbiasa orang lain mengajarkan kita tentang ajarannya. Sehingga pemahaman kita utuh terhadap ajarannya. Termasuk Baha’i, untuk mengetahui, kita harus mencoba mendengarkan mereka,” sambungnya.

Prasyarat dialog berikutnya adalah rendah hati atas kebenaran orang lain, sehingga tidak merasa sudah benar sendiri. Selain itu, diperlukan juga komitmen untuk membela kepentingan orang lain.

“Ini sulit, karena seringnya kita membela diri sendiri, jarang membela orang lain,” sebut Al-Makin.

Terakhir, dialog juga membutukan kritik terhadap tradisi sendiri. Ini merupakan sikap dan tindakan yang sangat berat untuk dipraktikan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari.

“Di sini, saya melihat apa yang dilakukan oleh Menteri Agama, merupakan kearifan, kerendahan hati, dan tindakan reaching out, menyapa yang liyan – yang tidak hanya perlu diapresiasi, tapi juga diteladani oleh kita semua,” tandasnya.

Apreasiasi Sikap Menag

Tak hanya Al-Makin, Koalisi Advokasi untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan pun turut menyambut baik atas ucapan selamat hari raya Naw-Ruz 178 EB ke komunitas Baha’i.

Koalisi ini terdiri dari YLBHI, Paritas Institute, LBH Jakarta, Yayasan Inklusif, HRWG, CRCS UGM, Ulil Abshar Abdalla, dan Ahmad Suaedy. Adanya kontroversi perihal komunitas Baha’i, koalisi ini berharap pemerintah dapat melindungi dan memenuhi hak-hak kelompok minoritas sebagai warga negara yang sama.

Koalisi menilai pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait Baha’i merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Hak yang melekat kepada setiap individu sebagai salah satu hak asasi manusia dasar. Untuk itu, Koalisi Advokasi untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan mengapresiasi dan mendukung sikap Menteri Agama dalam video tersebut.

Hal itu, menurut Koalisi yang disampaikan melalui siaran pers, merupakan bentuk sikap kenegarawanan dalam mengayomi setiap warga negara apapun agama dan keyakinannya.

“Koalisi juga mendorong baik Pemerintah maupun masyarakat secara luas untuk memutus rantai kebencian dan diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda, termasuk kelompok agama minoritas seperti Baha’i,” jelas pernyataan koalisi yang diterima kabardamai.id, Jumat, 30 Juli 2021.

“Keberadaan agama dan keyakinan yang beragam di Indonesia semestinya dihormati dan patut dibanggakan karena hal tersebut merupakan modal kebangsaan Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika,” lanjutnya.

“Saya sedikit optimis moderasi agama yang sedang digadang-gadang oleh Kementerian Agama semoga tidak jadi slogan kosong dengan munculnya pernyataan dari Kementerian Agama ini,” kata peneliti dari Paritas Institute, Penrad Siagian, dalam konferensi virtual bertema ‘Perlindungan dan Pengakuan Negara terhadap Agama dan Keyakinan’, Jumat, 30 Juli 2021.

Penrad menilai Menag Yaqut tidak cukup hanya mengucapkan selamat. Tapi juga harus diteruskan kepada perlindungan, pelayanan publik terhadap berbagai kelompok agama, termasuk Baha’i yang selama ini mengalami diskriminasi.

“Sudah sangat banyak kasus yang muncul di tengah kehidupan bermasyarakat bagaimana problem sosial akibat adanya miskonsepsi atas keberadaan penganut agama dan kepercayaan ini,” ucapnya.

Dia mendorong agar Kementerian Agama merevisi berbagai regulasi yang masih diskriminatif. Hal itu perlu dilakukan sebagai bagian dari kerangka pengakuan dan perlindungan terhadap berbagai kelompok yang selama ini mengalami diskriminasi.

“Kalau ini tidak dilakukan sudah banyak sekali kasus, sudah banyak sekali korban, regulasi-regulasi yang masih diskriminatif itu akan selalu menjadi amunisi, akan selalu menjadi landasan bagi kelompok intoleran untuk melakukan berbagai bentuk intoleransi bahkan kekerasan yang dialami kelompok ini,” ujarnya.

Pemenuhan Hak-hak Sebagai Warga Negara

Dosen dalam studi agama dan keyakinan, Zainal Abidin Bagir, menyebut bahwa ucapan Menag Yaqut ke komunitas Baha’i sebagai tanda bahwa pemerintah ada dan mengakui komunitas itu. Tapi, kata dia, yang lebih penting adalah pemenuhan hak-hak sebagai warga negara.

“Yang terpenting adalah pemenuhan hak-hak mereka dan isu ini tidak esklusif isu Baha’i. Di Indonesia ini ada banyak agama, ada banyak kepercayaan dan persoalannya mirip-mirip. Kalau orang-orang nggak bisa diakui dan sebagainya, nggak punya KTP, akhirnya hak-hak sipilnya tidak bisa terpenuhi,” kata Zainal.

Sementara itu, Peneliti dari Wahid Foundation, Alamsyah Djafar, menilai kontroversi pernyataan Menag Yaqut menunjukan bahwa ada hal yang masih perlu disosialisasikan mengenai persepsi agama yang diakui. Menurutnya, dalam beberapa hal konsep agama yang diakui menimbulkan beberapa masalah.

“Masalah yang belum begitu jelas adalah mengenai agama di luar yang 6. Itu perlu dipikirkan ke depan dan kita tahu dari kontroversi perdebatan ini, itu menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memerlukan informasi atau pengetahuan agama-agama dan keyakinan yang hidup di Indonesia,” ucapnya.

Alam menyebut seharusnya negara menghormati dan menghargai keyakinan agama yang hidup dan tumbuh di Indonesia. Menurutnya, istilah agama yang diakui itu tidak ada dalam UU PNPS Tahun 1965.

“Tapi bagi sebagian masyarakat kemudian saya menangkap bahwa itu seolah-olah sebagai bentuk pengakuan agama, sehingga agama yang ada di Indonesia itu hanya 6. Sehingga kalau ada agama baru perlu diakui lagi,” tandasnya.

Sementara, keberadaan penganut Agama Baha’i sudah ada di Indonesia sejak lama, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Meskipun penganut Agama Baha’i dari segi jumlah tidak lebih banyak dari penganut agama-agama lain, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mendiskreditkan dan mendiskriminasi penganutnya, karena penganut Agama Baha’i di Indonesia sendiri merupakan Warga Negara Indonesia yang hak-haknya dijamin penuh oleh Konstitusi.

Pengakuan Terhadap Kebebasan Beragama

Koalisi Advokasi untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan kenbali menandaskan bahwa kebebasan beragama merupakan “hak untuk menentukan, memeluk dan melaksanakan agama dan juga keyakinan. Hak ini bersifat mutlak dan tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun (non-derogable rights)”, yang jaminan perlindungannya sudah ada di dalam instrumen Hukum HAM internasional maupun aturan perundang-undangan nasional.

Misalnya kata mereka, dalam Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945, secara tegas menyatakan bahwa:

1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Kemudian dalam Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan juga secara tegas bahwa hak beragama merupakan salah satu hak asasi manusia.

Bahwa peran negara atas hal tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (2), Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Lebih lanjut, pengaturan ini juga diatur dalam Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni dalam Pasal 22 ayat 1 dan 2, yang berbunyi, (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Kemudian, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan juga dijamin dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, tepatnya pada Pasal 18, yakni bahwa:

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

(2) Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menerapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

Penggunaan istilah “agama yang diakui dan resmi” merupakan sebuah pernyataan yang sudah usang dan tidak sesuai dengan semangat reformasi serta demokratisasi di Indonesia.

Hal ini dikarenakan Indonesia adalah Negara Republik, dimana ia berpijak pada semangat “Res Publica”, semangat berdiri untuk publik dan semua golongan, dan bukanlah Negara Agama tertentu.

Tak Membatasi Hanya 6 Agama

Koalisi menyampaikan, tidak ada pengaturan yang jelas dan komprehensif atas istilah diksi “agama resmi” atau “agama yang diakui oleh negara” dalam peraturan perundang-undangan manapun termasuk Konstitusi.

“Istilah tersebut muncul secara serampangan akibat tafsir ceroboh atas ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi, yang sebelumnya terdapat klausul kewajiban mencantumkan kolom agama dalam pembuatan identitas warga negara, dengan pilihan: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, dan Buddha,” terangnya.

Namun dalam perkembangannya, kata mereka, klausul ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, pengakuan agama yang terbatas tersebut bertentangan dengan tujuan negara untuk menciptakan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di mata hukum bagi seluruh warga negaranya.

Dalam putusannya yang lain (Putusan MK RI Nomor 140/PUU-VII/2009) Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 1/pnps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia.

Meskipun dalam sejumlah ketentuan hukum seperti dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a.1 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan juga dalam bagian penjelasan Pasal 54 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan diksi-istilah “Agama yang Diakui di Indonesia”, namun tidak ada aturan yang jelas agama apa saja yang diakui.

Selain itu penyebutan nama-nama agama tertentu seperti Islam, Kristen, Katolik, Budha, Konghucu dalam penjelasan Pasal 1 UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 hanyalah penulisan atas contoh nama agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia.

Namun dalam pasal yang sama turut dinyatakan tidak berarti penganut agama di luar 6 (enam) agama yang disebutkan di atas dilarang di Indonesia, melainkan tetap mendapatkan jaminan dan perlindungan yang sama berdasarkan Konstitusi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Koalisi Advokasi untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan mengapresiasi dan mendukung sikap Menag RI dalam video tersebut. Hal itu merupakan bentuk sikap kenegarawanan dalam mengayomi setiap warga negara apapun agama dan keyakinannya.

“Koalisi juga mendorong baik Pemerintah maupun masyarakat secara luas untuk memutus rantai kebencian dan diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda, termasuk kelompok agama minoritas seperti agama Baha’i. Keberadaan agama dan keyakinan yang beragam di Indonesia semestinya dihormati dan patut dibanggakan karena hal tersebut merupakan modal kebangsaan Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika,” tandasnya. [ ]

 

Penulis: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed