by

Serdadu Junta Lakukan Kejahatan Seksual Terhadap Kaum Perempuan di Balik Penjara

Kabar Damai I Sabtu, 15 Mei 2021

Myanmar I kabardamai.id I Dipukuli, ditendang di selangkangan atau diancam diperkosa,  seorang remaja perempuan Myanmar menggambarkan situasi penahanan oleh serdadu junta, dan mengabarkan penyiksaan terhadap kaum perempuan di balik penjara.

Ma Chaw, 17, ditangkap saat bersama ibunya di Yangon, 14 April lalu. Saat itu keduanya baru pulang dari aksi demonstrasi pagi hari, ketika kendaraan yang ditumpanginya dihentikan dua truk militer. “Mereka memaksa kami tengkurap di atas jalan,” katanya kepada AFP.

Murid sekolah menengah atas itu akhirnya dibui selama enam hari, bersama perempuan yang meratapi penyiksaan oleh petugas penjara. Ma sendiri mengaku harus mengalami pelecehan seksual selama pemeriksaan. Dia seorang diri ketika dibebaskan pada 20 April. Ibunya dipindahkan ke penjara lain di Yangon.

“Ibuku ada satu-satunya keluargaku,” kata dia. “Saya sangat mengkhawatirkan keselamatannya.”

Untuk membebaskan sang ibu, Ma mengaku diminta menandatangani surat pernyataan yang mengklaim dia “tidak mengalami penyiksaan,” selama ditahan. “Kenyataannya sangat berbeda,” tukasnya. “Hal ini sangat tidak adil.”

Ibunya termasuk 3.800 warga sipil yang masih mendekam di balik penjara sejak Kudeta 1 Februari, menurut organisasi HAM, Asosiasi Bantuan Hukum bagi Tahanan Politik. Hingga kini tidak banyak yang tahu mengenai kondisi mereka karena mantan tapol memilih diam.

“Saya dipegang-pegang oleh seorang polisi, yang bilang dia bisa membunuh atau menghilangkan saya,” kisahnya. Jika saya tidak menepis tangannya, saya yakin dia akan terus melakukannya.”

Suatu hari, Ma bercerita dia berpapasan dengan seorang perempuan dengan luka lebam di sekujur tubuhnya. Dia tidak lagi bisa makan atau berbicara dengan lancar. “Kami memberinya telur ceplok dan nasi putih,” kata dia. “Dia bilang tidak bisa buang air kecil karena ditendang di bagian selangkangan dalam proses interogasi.”

Kejahatan Seksual oleh Tatmadaw

Pemerintahan Persatuan Nasional yang dibentuk di bawah tanah sebagai perlawanan terhadap junta, mengumumkan investigasi terhadap “kekerasan seksual dan berbasis gender terhadap perempuan dan remaja perempuan dalam penahanan ilegal” oleh Tatmadaw.

“Kasus-kasus ini mengindikasikan pola yang lebih luas terkait kekekerasan seksual oleh militer Myanmar yang dibiarkan bertahun-tahun dengan impunitas, terutama terhadap perempuan dari etnis minoritas atau area konflik,” tulis pemerintah sipil Myanmar.

Perempuan lain, Ngwe Thanzin, mengatakan dia dan empat lainnya ditangkap saat berdemonstrasi di Yangon. “Saya ditendang di muka karena punya topeng hitam di tas saya,” kisahnya, sembari menceritakan bagaimana aparat keamanan mencerca mereka dengan perkataan misoginik.

Mereka dibawa ke lapas yang sama seperti Ma Chaw. “Mereka mengancam akan membunuh kami atau menghilangkan paksa kami,” kata dia. Selama tiga hari di bui, dia mengaku melihat gadis berusia 19 tahun yang babak belur sampai tidak mampu berdiri.

“Mereka tidak memukuli kami di depan tahanan lain, melainkan satu per satu di ruang interogasi.”

Baca Juga: Paus Fransiskus: Hentikan Kekerasan di Yerusalem

Lantaran keterbatasan akses, kesaksian kedua korban tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Kantor berita AFP berulangkali mencoba menghubungi juru bicara junta, namun tanpa hasil.

Ngwe mengatakan setidaknya junta bisa menyediakan petugas wanita untuk memeriksa perempuan. “Semua hak dan martabat kami dilukai,” kata dia. “Kami tidak punya hak. Saya merasa kami seperti air di tangan mereka.”

Kudeta Militer

Pihak militer awal Februari mengkudeta pemerintahan sipil dengan mengklaim terjadi penipuan yang luas dalam pemilihan umum November lalu, yang dimenangkan secara telak oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dari Aung San Suu Kyi, sekalipun militer ketika itu membuat partai politik untuk menang pemilu. Sejak kudeta, banyak anggota NLD dan pemerintahan sipil yang ditahan, termasuk Suu Kyi.

Sejak kudeta, puluhan ribu orang melakukan protes dan kampanye pembangkangan sipil. Pihak militer menanggapi dengan keras dengan gelombang penangkapan ancaman sanksi berat.

Negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin kudeta dan menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi dan para tahanan politik lain. Pengunjuk rasa di Danau Inle menyambut baik sanksi tersebut dan mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk mengakhiri dominasi militer selamanya. Namun, mereka tidak mendukung rekonsiliasi dengan para jenderal, kebijakan yang diambil Suu Kyi selama ini.

Negara bagian Shan dihuni oleh warga etnis Intha, yang juga dikenal sebagai “orang danau”. “Satu-satunya cara untuk melindungi tradisi minoritas adalah melalui sistem demokratis dan desentralisasi. Itulah mengapa kami membutuhkan demokrasi federal di Myanmar,” kata Ko Su, seorang aktivis etnis Intha, kepada DW.

Suku Intha mengatakan, mereka belum dapat sepenuhnya memanfaatkan pariwisata karena sebagian besar hotel dan bisnis di daerah tersebut dimiliki oleh orang-orang yang memiliki koneksi dengan militer. Namun sebelum kudeta, penduduk setempat setidaknya bisa mendapatkan keuntungan dari industri pariwisata yang berkembang pesat.

Penulis: Ai Siti Rahayu

Diolah dari berbagai sumber

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed