by

5 Strategi Kemenag Atasi Diskriminasi Umat Beragama

-Kabar Utama-254 views

Kabar Damai | Minggu, 21 Maret 2021

 

Jakarta | kabardamai.id | Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa Kemenag telah memiliki lima strategi untuk mencegah munculnya konflik akibat perilaku diskriminatif.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Dialog Nasional SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah seperti disiarkan melalui channel YouTube Kabar Sejuk, Jumat (19/3).

Sebelum menguraikan 5 strategi itu, Menag menyebut bahwa dunia masa kini adalah sebuah peradaban yang tunggal. Sehingga tidak ada satu wilayah pun yang bisa mengisolasi dirinya hanya dengan satu keyakinan atau agama tertentu.

Gus Yaqut memberikan contoh. Misalnya saja sebuah negara dengan penduduk mayoritas Islam, tidak bisa mendiskriminasi penduduk non-muslim. Sebab, hal tersebut bisa diprotes oleh masyarakat di belahan dunia lainnya.

“Diskriminasi tersebut sangat mungkin dibarengi dengan pembalasan (kepada umat Islam yang menjadi minoritas di negara lain). Jadi kita bisa membayangkan, kira-kira akibat berantainya (diskriminasi) membawa dunia kepada konflik semesta tanpa masa depan,” terangnya.

Adapun kelima strategi yang telah dimiliki Kemenag itu, pertama, Kemenag akan identifikasi masalah dan mencari cara untuk mengatasinya.

“Elemen-elemen yang bermasalah dalam pandangan-pandangan keagamaan yang tidak sesuai lagi dengan konteks realitas, saat ini ini harus diidentifikasi secara akurat,” ujarnya.

Misalnya saja, pandangan agama yang mengarah pada ketakutan-ketakutan. Untuk itu, dialog-dialog yang membuat pandangan tersebut perlu ditangkal agar tidak tersebar luas.

“Artikulasi-artikulasi yang membuat pandangan-pandangan yang bermasalah tersebut dalam hemat kami perlu ditangkal, agar tidak terus menyebar menjadi semacam virus di kalangan beragama,” tuturnya.

Baca juga: Cici Situmorang: Melawan Diskriminasi dengan Menguatkan Toleransi

Kedua, harus ada resolusi konflik pada peristiwa-peristiwa diskriminatif yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Misalnya saja kejadian di Padang beberapa waktu lalu, siswi non-Muslim diminta untuk menggunakan jilbab.

“Itu seringkali dijadikan sumber pembenar untuk melestarikan pandangan keagamaan yang problematika,” ungkapnya.

“Nah (hal itu bisa terjadi) karena menurut saya, menurut hemat kami, tidak ada peraturan yang tegas yang mengatur bagaimana tempat ibadah itu boleh didirikan, atau peraturan itu sudah ada tetapi tidak diindahkan,” tandasnya.

Ketiga, mengembangkan wacana-wacana alternatif soal nilai perdamaian pada ajaran agama. Sebab menurutnya, tidak ada agama yang mengajarkan perilaku diskriminatif. Bahkan, semua agama mengajarkan soal kebaikan, kasih sayang, toleransi, hingga kebersamaan.

“Semua agama itu tidak ada yang mengajarkan kekerasan, ndak ada agama yang mengajarkan perilaku diskriminatif,” kata Gus Menteri.

Keempat, Kemenag akan melakukan penyesuaian sistem pendidikan agama. Gus Yaqut menargetkan, sistem pendidikan agama ini bukan hanya diberikan kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang tua hingga lingkungan yang lebih luas.

“Upaya penyesuaian perlu terus dilakukan segera, supaya dampak langsung pada pola pikir umat beragama ini bisa berubah, di antara elemen penyesuaian itu adalah mengenalkan cara pandang baru terhadap sejarah dan membangkitkan kesadaran tentang perubahan realitas peradaban,” ucapnya.

Gus Yaqut mengungkapkan mengapa hal tersebut penting. Misalnya saja buku pendidikan agama lebih banyak memuat masa peperangan Nabi Muhammad dibandingkan masa perdamaian. Padahal masa peperangan Nabi Muhammad hanya 80 hari dari 23 tahun masa kenabiannya.

“Sisanya yang 22 tahun lebih ini yang masa damai, masa kasih sayang, masa menghargai satu sama lain, tidak banyak diungkapkan dalam buku-buku ajar anak-anak sekolah,” sebutnya.

Kelima, melakukan gerakan sosial untuk memelihara harmonisasi  di dalam masyarakat. Misalnya dengan cara diskusi, agar masyarakat dapat menangkap hal apa saja yang berpotensi memecah belah bangsa.

“Jadi saya kira tidak hanya cukup terkait SKB 3 Menteri saja, tapi isi (pembahasan) yang lebih besar, saya kira juga penting untuk dilakukan gerakan-gerakan sosial seperti ini (diskusi),” tuturnya.

 

Mendikbud: SKB Seragam Sekolah Implementasi Ideologi dan Konstitusi

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menegaskan SKB tiga menteri tentang seragam sekolah merupakan implmentasi pelaksanaan ideologi dan konstitusi.

“SKB tiga menteri tentang seragam sekolah juga dilindungi Pancasila dan UUD 1945 sehingga semestinya tidak ada kontroversi,” ujar Nadiem.

Aktivis Human Right Watch Andreas Harsono mengungkapkan masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan dalam berpakaian.

“Kami baru saja menerbitkan laporan sejumlah siswa, guru, dosen, yang didiskriminasi bahkan diberhentikan karena menolak berjilbab,” katanya dalam dialog nasional tersebut.

SKB tiga menteri diterbitkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. SKB mengatur sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang siswa di sekolah negeri memakai seragam beratribut agama.

Dalam dialog nasional itu, masyarakat sipil mendukung SKB tiga menteri tersebut. Mendikbud dan Menag berterima kasih atas dukungan tersebut. Menag dan Mendikbud berharap masyarakat sipil terus mendukung melalui satu gerakan karena implementasi SKB itu tidak mudah. [ ]

 

Penulis: A. Nicholas

Editor: –

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed